WALIKOTA : LMK DARI 56 KELURAHAN DI JAKARTA BARAT AKAN DIUNDANG

Drs. H. Burhanuddin. MM

JAKARTA, (MT) – Peresmian Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di 56 Kelurahan Jakarta Barat dijadwalkan secepatnya akan diundang oleh Walikota Jakarta Barat untuk diberikan pengarahan dalam waktu dekat ini, Ujar Zery, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

“Kiranya LMK benar-benar dapat menjadi perwakilan warga dalam setiap forum, dan bukan justru jadi mitra kelurahan hingga wilayahnya terbengkalai, tapi sebaliknya mitra positif kelurahan untuk kemajuan wilayah masing-masing,”ujarnya.

Sebelumnya Sekreataris Kota Pemkot Jakarta barat, H. Firdaus Mansyur pada peresmian LMK mengatakan LMK sebagai perwakilan masing-masing RW, kiranya LMK terpilih hendaknya benar-benar menjalankan tugasnya sesuai sumpah membantu lurah dalam melakukan penanganan dan pembenahan wilayah. Selain itu juga selalu mengedepankan musyawarah terhadap warga dalam penanganan setiap permasalahan.

Firdaus berharap agar permasalahan dana bergulir dari Pemprov DKI Jakarta yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kelurahan (Dekel) selaku pengelola dana bergulir dari Pemprov DKI Jakarta itu tidak terulang lagi.  

“Memang tidak saya pungkiri sampai saat ini masih ada para Dewan Kelurahan (Dekel) yang belum dapat mempertanggung jawabkan pengguliran dana tersebut. Tapi untuk LMK terpilih kiranya permasalahan tersebut tidak terulang lagi mengingat pengguliran dana tersebut adalah untuk masyarakat untuk membantu pemulihan ekonomi warga yang tidak mampu,”ujarnya.

WALIKOTA JAKARTA BARAT : LMK HARUS ASPIRATIF

Drs. H. Burhanuddin MM

JAKARTA, (MT - Walikota Jakarta Barat H Burhanuddin menegaskan hubungan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dengan lurah merupakan kemitraan dan hanya sebatas konsultatif. Untuk itu selain harus menjalin hubungan yang harmonis, LMK harus aspiratif terhadap warganya.

“LMK dengan lurah hubungannya kemitraan, mereka konsultatif sifatnya. Mereka juga harus jadi partner kerja RW. Keberadaan LMK penting untuk menampung aspirasi masyarakat,” jelas Wali Kota kepada wartawan, usai silaturrahmi sekaligus pembekalan kepada anggota LMK yang baru diresmikan dan para ketua RW se Kecamatan Tambora, Jumat (13/5) malam, di kawasan puncak, Jawa Barat.

Lebih lanjut dijelaskan, LMK berbeda dengan dewan kelurahan (Dekel) yang kini sudah dihapus. Lahirnya LMK ada beberapa perubahan, mereka akan meneruskan tugas tugas umum. “Identik degan tugas pemerintahan, koordinasi dengan pak lurah. Mereka harus berpadu dengan RW, saya berharap banyak ada perubahan paradigma,” papar Wali Kota. “Mereka bisa mengawasi dana, tapi yang mengelola keuangan adalah KJK (Koperasi Jasa Keuangan-red).”

Sebaliknya, sebagai top leader di wilayah, sambungnya, seorang lurah dituntut harus mampu menempatkan diri secara proporsional di wilayahnya, sehingga tidak muncul permasalahan. Agar lebih dikenal masyarakat, Wali Kota menginstruksikan lurah menempel foto anggota LMK dan RW di tiap kantor kelurahan.

“Lurah harus lebih sering turun ke wilayah, RW dan LMK harus dikenal masyarakat. Saya instruksikan lurah, foto mereka wajib dipajang di kantor kelurahan. Lurah wajib tahu dan kenal dengan RW dan LMK-nya. Saya bersyukur di Jakarta Barat tidak ada gejolak dalam pemilihannya,” ujarnya.

CAMAT TAMBORA : LMK DIANGKAT BERDASARKAN SK WALIKOTA

Drs. Isnawa Adji.MAP

JAKARTA, (MT) - Camat Tambora, Drs. Isnawa Adji. MAP, masa kerja LMK selama tiga tahun (periode 2011-2014). Mereka telah diresmikan (dilantik) pada Kamis (12/5), di Ruang Aula kantor kecamatan, di Kecamatan Tambora terdapat 11 kelurahan,  Anggota LMK yang dilantik sebanyak 95 orang, dari 96 RW Se-Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.  Satu RW tidak ada anggota LMK-nya, yakni RW 04 Jembatan Besi. “Yang diresmikan sebanyak 95 LMK. RW 04 Jembatan Besi tidak ada LMK-nya. Waktu pemilihan tidak ada kesepakatan, warga sepakat di RW mereka tidak ada LMK-nya,” jelas Adji.

Lebih lanjut dipaparkan, sesuai Perda 5 tahun 2010 tentang pembentukan LMK, antara lain fungsi LMK adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengusulkan program program yang berkaitan dengan pemerintahan seperti menjembantani dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta ikut menyosialisasikan program Pemda.

Sedang salah satu maksud pembentukan LMK adalah untuk antisipasi apabila ada masalah masalah yang sifatnya mikro diharapkan dapat diselesaikan di tingkat LMK. “Karena LMK adalah mitra kelurahan, sehingga tidak seluruh masalah atau keluhan masyarakat dilaporkan ke gubernur,” papar Adji didampingi Wakilnya Ali Maulana.

Namun ia mengungkapkan, hingga kini petunjuk teknis tentang LMK belum keluar pergubnya. “Jadi yang kita lakukan sekarang hanya pembekalan dan pembinaan. Anggota LMK ini umumnya dari kalangan muda yakni sekitar 60 persen, 25 persen mantan Dekel, dan 20-an persen lainnya masih sekitar usia 20 tahunan,” sebut Adji.

Dikatakan, anggota LMK tidak boleh merangkap jabatan, seperti menjadi ketua RW. Terkait honor, ia percaya ketokohan anggota LMK sebagai tokoh masyarakat harus mampu menjadi panutan masyarakat. Untuk itu Adji berharap anggota LMK mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik.

“LMK berada di bawah kewenangan lurah. Jadi kalau ada LMK yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, masyarakat dapat melaporkan ke kelurahan, atau Bagian Pemerintahan di kantor walikota. Bagian Pemerintahan bisa melakukan pergantian antar waktu (PAW) jika mereka tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. LMK diangkat berdasarkan SK Wali Kota,” paparnya.

95 ANGGOTA LMK KECAMATAN TAMBORA DILANTIK

Para Anggota LMK Foto bersama Usai Pelantikan.

TAMBORA,  (MT)  - Dari 11 Kelurahan Sebanyak 95 Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) se-kecamatan Tambora, Jakarta Barat resmi dilantik oleh Pak Camat Tambora Isnawa Adji di Ruang Aula Kantor Kecamatan Tambora, kamis, (12/5), sedangkan satu RW tidak ada anggota LMK-nya, yakni RW.04 Kelurahan Jembatan Besi.

“Mengenai perwakilan untuk RW.04 Kelurahan Jembatan besi diungkapkan bahwa pada masa waktu pemilihan tidak ada kesepakatan, dan warga sepakat di RW mereka tidak ada LMK-nya,”Ujar Adji.

“Eksistensi Lembaga pengganti Dewan Kelurahan (Dekel) ini diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai sumpah membantu Lurah dalam pembinaan dan pembenahan wilayah kemampuan serta sumbangsih perlu diprioritaskan dalam pembenahan wilayah agar tercipta dengan efektif dan efisien” tegas Adji.

“LMK terpilih lebih menyatu maka komunikasi aktif dengan musyawarah serta kerja sama yang baik terhadap warga masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap permasalahan yang timbul di masyarakat, jangan terjadi hal yang sebalikny banyak program kewilayahan yang justru terbengkalai,”tambahnya.

Keberadaan LMK diharapkan juga dapat meningkatkan potensi swadaya masyarakat di lingkungan masing-masing. Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2010, dengan terbentuknya LMK, maka Lembaga Dekel secara otomatis dinyatakan bubar, pada acara yang dihadiri Sekko Jakarta Barat H. Firdaus Mansyur, para lurah, tokoh masyarakat, kader PKK, dan lainnya.

PRESTASI KECAMATAN TAMBORA TAHUN 2011

Meski merupakan Wilayah padat hunian dan banyak areal kumuh, namun prestasi Kecamatan Tambora, cukup membanggakan. Baru-baru ini meraih 3 (tiga) kejuaraan tingkat Kota Jakarta Barat. Pertama, Aktivis warga Kelurahan Tambora yang menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PMS) berhasil meraih Juara II Lomba PSM. Kedua, kelompok Kerja Kesuma Kelurahan Jembatan Besi menyabet Juara II. Ketiga, anggota Karang Taruna Kelurahan Jembatan Besi meraih Juara III. Semuanya tingkat Kota.